Fraksi PKS Desak Pemko Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah isu krusial yang menghambat sistem pelayanan kesehatan di daerah ini. Berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi akses pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas layanan, hingga sistem rujukan pasien, memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah kota.
Pernyataan Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan. Rapat tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap jawaban kepala daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang berlangsung pada Senin (6/4/2026).
Pentingnya Perbaikan dalam Sistem Kesehatan
Fraksi PKS menekankan bahwa masalah dalam sistem kesehatan bukanlah isu sepele. Hal ini merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menuntut pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ade Taufiq.
Evaluasi Terhadap Pelayanan Kesehatan Saat Ini
PKS berpendapat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan saat ini masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kompleksitas tantangan yang ada. Ketersediaan layanan dan pembiayaan kesehatan sangat bergantung pada teknologi medis yang semakin mahal dan rumit.
Perkembangan teknologi dalam sektor kesehatan juga menuntut adanya pengelolaan yang profesional dari pihak institusi, serta penerapan metode pelayanan yang efisien dan efektif untuk memastikan kepuasan masyarakat.
Prioritas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Fraksi PKS menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Tingkat kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Mutu pelayanan kesehatan mencerminkan sejauh mana layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasien dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelasnya.
Apresiasi Terhadap Program Universal Health Coverage (UHC)
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan, yang terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Namun, mereka mencatat adanya beberapa masukan dari masyarakat, terutama terkait kemudahan akses ke program dan pelayanan yang dinilai belum optimal.
Penyesuaian Regulasi dalam Ranperda Sistem Kesehatan
Fraksi PKS menekankan pentingnya penyesuaian Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dengan sejumlah regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
Pentingnya penyesuaian ini adalah untuk memberikan payung hukum yang jelas bagi berbagai persoalan kesehatan di Kota Medan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masa mendatang.
Evaluasi dan Pertanyaan dari Fraksi PKS
Dalam rapat tersebut, Fraksi PKS juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah Kota Medan sebagai bahan evaluasi terkait perubahan Ranperda tersebut.
Pertanyaan Pertama: Evaluasi Penerapan Perda
Pertama, PKS meminta penjelasan mengenai evaluasi penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.
Pertanyaan Kedua: Standar Mutu Layanan Kesehatan
Kedua, PKS mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan standar mutu layanan di fasilitas kesehatan, mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diterima.
Pertanyaan Ketiga: Sistem Rujukan Layanan Kesehatan
Ketiga, Fraksi PKS juga menyoroti masalah sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan lanjutan yang sering menjadi keluhan masyarakat. Mereka meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Pertanyaan Keempat: Upaya Promotif dan Preventif
Keempat, PKS meminta penjelasan tentang langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat upaya promotif dan preventif. Ini termasuk mendorong penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi yang masif dan berkelanjutan.
Harapan Fraksi PKS untuk Perubahan Ranperda
Fraksi PKS berharap bahwa perubahan Ranperda Sistem Kesehatan di Kota Medan ini dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Mereka juga berharap perubahan ini dapat menjadi solusi terhadap berbagai masalah kesehatan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
