LPA Deli Serdang Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Pembacokan Pelajar MTs yang Terlambat 2 Tahun

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak menjadi sorotan utama di berbagai media, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Salah satu kasus yang mencolok adalah pembacokan pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menyoroti lambatnya proses penegakan hukum yang terjadi, dan mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang sudah menjadi buronan selama hampir dua tahun. Penanganan yang lambat ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi sistem hukum yang seharusnya melindungi anak-anak dari kekerasan.

Pentingnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan laporan yang diterima, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Reformasi Hukum LPA Deli Serdang, OK Hendri Fadlian Karnain, pada Selasa (11/8/2026), menyatakan bahwa waktu yang sudah berlalu lebih dari satu tahun sejak pelaku dicari dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan periode yang terlalu panjang untuk sebuah kasus kekerasan. Hendri menekankan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak harus mendapatkan perhatian serius agar tidak berlarut-larut.

“Hampir dua tahun adalah waktu yang tidak dapat diterima. Kami mendesak agar kasus ini tidak kehilangan fokus dan mendapatkan kepastian hukum secepatnya,” papar Hendri dengan tegas.

Proses Pencarian Pelaku yang Terlambat

Menurut Hendri, status DPO seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif. Pihak kepolisian seharusnya melakukan langkah pencarian yang aktif dan berkelanjutan agar pelaku dapat segera ditangkap. Dia menegaskan, “Status DPO harus diikuti dengan tindakan nyata. Kami tidak ingin mencampuri kewenangan penyidik, tetapi kami berharap kasus ini ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

• Pelaku belum tertangkap selama hampir dua tahun.
• Proses hukum harus memperhatikan kepentingan anak.
• Korban berhak atas perlindungan dan keadilan.
• Pencarian pelaku harus sesuai prosedur hukum.
• Keluarga korban berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus.

Kepentingan Korban dan Keluarga

Ketua LPA Deli Serdang, Junaidi Malik, juga menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kondisi korban, Agung Wardana Sembiring, yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Agung, yang baru berusia 14 tahun, mengalami luka serius akibat pembacokan yang mengancam jiwanya pada 8 September 2024. Junaidi menyatakan, “Korban telah melalui pengalaman yang sangat traumatis dan penderitaan yang berkepanjangan. Kami tidak ingin keluarga korban harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses hukum.”

Dia menambahkan bahwa penting bagi pihak kepolisian untuk mengoptimalkan pencarian pelaku dan memberikan informasi secara berkala kepada keluarga korban mengenai perkembangan kasus. “LPA Deli Serdang siap memberikan dukungan dan advokasi bagi keluarga korban guna memastikan hak-hak mereka terlindungi,” ujarnya.

Dampak Kasus Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak, seperti yang dialami Agung, bukan hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Kasus ini mengingatkan kita akan perlunya perlindungan dan penegakan hukum yang lebih baik untuk anak-anak. Menurut Junaidi, “Setiap anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Hak-hak ini tidak boleh terabaikan.”

Proses Hukum yang Berlarut-larut

Hampir dua tahun berlalu sejak kejadian tersebut, keberadaan pelaku, ADAN (17), masih menjadi fokus perhatian LPA Deli Serdang. Dalam dokumen DPO yang dikeluarkan oleh Polresta Deli Serdang, ADAN dicirikan sebagai pemuda bertubuh sedang dengan kulit sawo matang dan rambut lurus pendek. Kasus ini menjadi sorotan karena lambatnya proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa jika pelaku masih berstatus anak saat tindak pidana terjadi, proses hukum harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap pelaku tidak boleh mengabaikan hak-hak korban yang juga merupakan anak.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh pihak berwenang:

• Melaksanakan pencarian pelaku secara aktif dan terukur.
• Memberikan informasi yang jelas kepada keluarga korban mengenai perkembangan proses hukum.
• Memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan mendapatkan pendampingan yang diperlukan.
• Mendorong kolaborasi antara LPA dan kepolisian dalam penanganan kasus ini.
• Menerapkan prinsip-prinsip SPPA untuk pelaku yang masih di bawah umur.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus pembacokan pelajar MTs ini dapat segera ditangani dengan adil, sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang cepat dan efektif harus menjadi prioritas untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya untuk terus memperjuangkan hak-hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia.