Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Kenaikan Anggaran Proyek Tambal Sulam

Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan baru-baru ini memberikan perhatian serius terhadap pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Mereka menekankan bahwa setiap kenaikan anggaran, khususnya untuk proyek tambal sulam, harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang pengeluaran anggaran di akhir tahun yang tidak terencana.

Pernyataan Fraksi Hanura-PKB di Rapat Paripurna

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna yang diadakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan P-APBD Kota Medan 2026 pada Senin, 14 September 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta pejabat tinggi lainnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan.

Kritik terhadap Penggunaan Anggaran

Lailatul menegaskan bahwa waktu yang tersisa untuk pelaksanaan APBD 2026 sangat penting. Ia berargumen bahwa besarnya anggaran tidak berarti jika hanya digunakan untuk belanja rutin atau proyek fisik yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tersebut.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Fraksi Hanura-PKB mencatat bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diprediksi mencapai Rp7,13 triliun, yang merupakan kenaikan sekitar 5,05 persen dibandingkan dengan APBD sebelumnya yang sebesar Rp6,79 triliun. Namun, dalam kondisi ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan sebesar 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Fraksi Hanura-PKB mengenai sumber pendapatan yang berkurang.

Permintaan Penjelasan kepada TAPD

Fraksi ini meminta klarifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai sektor PAD mana yang mengalami penurunan paling signifikan. Mereka juga meminta pemko untuk menjelaskan strategi yang akan diambil untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

Kenaikan Pendapatan Transfer

Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami peningkatan dari Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun, atau naik sebesar 21,20 persen. Lailatul mempertanyakan komponen dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi yang menjadi penyebab utama kenaikan ini. Apakah dana tersebut ditujukan untuk keperluan tertentu?

Masalah Kebocoran Pajak

Lailatul juga menyoroti potensi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Ia menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses retribusi untuk menutup celah kebocoran, bukan malah membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Belanja Daerah dalam P-APBD 2026

Sorotan selanjutnya dari Fraksi Hanura-PKB berfokus pada belanja daerah yang dalam P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun, meningkat 12,03 persen dari APBD sebelumnya yang sebesar Rp6,90 triliun. Salah satu anggaran yang menjadi perhatian adalah Dinas SDABMBK, di mana anggarannya mengalami lonjakan 23,12 persen dari Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Kebermanfaatan Anggaran untuk Masyarakat

Lailatul Badri mempertanyakan apakah kenaikan anggaran tersebut didasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait masalah banjir dan infrastruktur, atau sekadar langkah reaktif untuk mengejar penyerapannya menjelang akhir tahun.

Penggunaan Anggaran untuk Masalah Banjir

Ia mengungkapkan keprihatinan mengenai masalah banjir yang terus menghantui kawasan Medan Utara. Ia meminta agar tambahan anggaran tidak hanya difokuskan pada proyek tambal sulam, tetapi juga diarahkan untuk menyelesaikan masalah drainase secara permanen serta mitigasi banjir rob.

Peningkatan Anggaran Dinas Perkimcikataru

Sorotan berikutnya ditujukan kepada Dinas Perkimcikataru, yang anggarannya meningkat dari Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar, atau bertambah sekitar Rp182,18 miliar (32,12 persen). Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun, dan penyediaan infrastruktur air bersih.

Pengawasan Terhadap PBG

Lailatul Badri juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk masalah adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam pembangunan.

Penurunan Anggaran Dinas Kesehatan

Di sektor kesehatan, Fraksi Hanura-PKB mengungkapkan keprihatinan terhadap penurunan anggaran Dinas Kesehatan sebesar 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun. Penurunan ini dianggap tidak sejalan dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, baik dalam hal administrasi maupun kondisi fasilitas kesehatan.

Permintaan Penjelasan Pemko Medan

Lailatul meminta Pemko Medan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan pemotongan anggaran tersebut serta strategi untuk memperbaiki pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi, dan seluruh puskesmas di kota tersebut.

Anggaran Sektor Pendidikan

Sementara itu, sektor pendidikan mendapat tambahan anggaran menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik sebesar 3,89 persen. Fraksi Hanura-PKB berharap bahwa kenaikan ini akan benar-benar berdampak positif terhadap mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Kota Medan.

Anggaran Dinas Sosial dan Akurasi Data

Fraksi ini juga menyoroti Dinas Sosial yang menerima tambahan anggaran sebesar 23,31 persen, menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Mereka meminta agar tambahan tersebut diiringi dengan perbaikan akurasi data penerima bantuan, agar warga miskin dan kelompok rentan tidak kembali menjadi korban salah sasaran.

Langkah Pemko Medan dalam Membersihkan Data

Lailatul menegaskan pentingnya langkah Pemko Medan untuk membersihkan data ganda atau anomali, sehingga bantuan sosial dapat benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Peningkatan Anggaran Dinas Perhubungan

Di sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan meningkat 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar. Lailatul mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, khususnya untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), mengingat banyak keluhan mengenai LPJU yang padam dan rusak.

Proyek Infrastruktur yang Belum Terwujud

Ia juga mendesak realisasi rencana pembangunan Terminal Pasar Induk dan flyover di Simpang Selayang, serta penertiban parkir liar, terminal atau pool bus liar, dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan badan jalan.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan signifikan sebesar 64,05 persen menjadi sekitar Rp227,72 miliar. Lailatul meminta agar tambahan anggaran tersebut dapat mengatasi persoalan sampah, limbah industri, sanitasi di Medan Utara, serta minimnya ruang terbuka hijau.

Kekurangan Armada Pengangkut Sampah

Di samping itu, ia juga menyoroti perlunya penanganan terhadap kekurangan armada pengangkut sampah, yang dinilai belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian di kota ini.

Peningkatan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan

Anggaran Dinas Ketenagakerjaan juga meningkat sebesar 16,33 persen menjadi sekitar Rp25,57 miliar. Fraksi Hanura-PKB meminta agar indikator kinerja yang terukur disiapkan, termasuk jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan dan berhasil mendapatkan pekerjaan melalui program pemerintah.

Pendanaan untuk Sektor UMKM

Fraksi ini juga meminta agar tambahan anggaran sebesar Rp55,66 miliar untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan benar-benar diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat. Pemko diminta untuk memperluas akses pembiayaan murah, memperkuat pasar tradisional, mendorong digitalisasi UMKM, serta memperluas akses pasar.

Pentingnya Realisasi Anggaran yang Efektif

Anggaran tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial atau pelatihan yang berulang tanpa dampak ekonomi yang jelas. Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Tambahan anggaran ini dianggap penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas, serta seluruh jajaran Pemko Medan. Lailatul menekankan bahwa armada serta personel evakuasi harus siaga penuh setiap kali debit air mulai naik, agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya menegaskan bahwa setiap kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 harus diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Lailatul Badri, besarnya APBD bukanlah ukuran keberhasilan jika anggaran tersebut tidak mampu menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi warga Medan. Oleh karena itu, setiap tambahan anggaran harus memiliki target yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.