Gubernur Anwar Hafid dan Mensos Gus Ipul Tegaskan Komitmen Atasi Kemiskinan di Sulteng

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan menangani masalah kemiskinan di wilayah Sulteng. Dalam konteks ini, mereka berupaya mengimplementasikan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Kolaborasi untuk Percepatan Program

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara kolaborasi program prioritas Presiden yang berlangsung di Gedung Pogombo, Palu, pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido; Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan; Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae; serta para siswa dan guru dari Sekolah Rakyat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan dukungan luas terhadap program-program yang diluncurkan.

Pembangunan Berbasis Data: Fondasi Kebijakan Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya pengembangan yang didasarkan pada data sebagai fondasi dari kebijakan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya acuan dalam merencanakan berbagai program.

“Perencanaan tanpa didukung oleh data yang valid tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ungkap Gubernur Anwar Hafid.

Ia menjelaskan bahwa meskipun menghadapi kebijakan efisiensi, data tetap menjadi prioritas dalam alokasi anggaran. Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini, angka kemiskinan di Sulteng masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 10 persen dari total populasi 3,7 juta penduduk.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni, menambah tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.

Intervensi Konkret di Sektor Pendidikan dan Perumahan

Untuk menghadapi persoalan ini, pemerintah provinsi berupaya mendorong intervensi yang lebih konkret, terutama di sektor perumahan dan pendidikan. Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, mereka juga menambah bantuan operasional daerah untuk menghapuskan beban pungutan di sekolah-sekolah.

Melalui program beasiswa daerah, puluhan ribu mahasiswa dari Sulawesi Tengah kini mendapatkan dukungan untuk biaya kuliah, termasuk mahasiswa kedokteran yang menerima bantuan hingga puluhan juta rupiah setiap tahunnya. Ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Sekolah Rakyat: Simbol Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Anwar Hafid juga menyampaikan optimisme terkait program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan. Dia menginformasikan bahwa lahan di pusat kota telah disediakan untuk pembangunan sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sini kita siapkan generasi yang akan membawa daerah ini menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya. Ia percaya investasi di sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, adalah kunci untuk memutus siklus kemiskinan yang ada.

Program Sekolah Rakyat: Transparansi dan Kemandirian

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan dengan transparansi dan tepat sasaran. Ia mengingatkan pentingnya menghindari praktik titipan dalam proses penerimaan siswa, karena program ini ditujukan bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya. Dengan demikian, ketika anak lulus, orang tua mereka juga sudah bisa mandiri,” jelasnya. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu kemiskinan.

Mensos menjelaskan bahwa program ini dirancang dengan pendekatan terpadu. Orang tua siswa akan didorong untuk lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

• Program beasiswa untuk mahasiswa
• Penghapusan pungutan di sekolah
• Intervensi sosial untuk orang tua siswa
• Pelatihan kerja terintegrasi
• Pemanfaatan data dalam perencanaan

Keberlanjutan Program dan Dukungan Terhadap Lulusan

Sebagian besar lulusan Sekolah Rakyat menunjukkan keinginan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sementara yang lainnya memilih untuk menjadi tenaga kerja terampil. Pemerintah telah menyiapkan skema pendampingan yang membekali mereka dengan akses ke perguruan tinggi serta pelatihan kerja yang terintegrasi dengan industri.

“Ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Mensos. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu mengurangi angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Dengan berbagai program yang dicanangkan, diharapkan masyarakat di Sulawesi Tengah dapat merasakan peningkatan kualitas hidup yang signifikan, sehingga target pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi aktif masyarakat, upaya ini diharapkan bisa membawa perubahan yang diinginkan.