Direktur RSUD Amri Tambunan Hadiri Rapat Banggar DPRD Menggunakan Mobil Mewah CSR Bank Mega Syariah

Dalam perkembangan terbaru mengenai pengelolaan anggaran di RSUD Amri Tambunan, hadirnya dr. Erlinda dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang menarik perhatian. Pasalnya, ia tiba dengan menggunakan kendaraan dinas terbaru, Mitsubishi Destinator Ultimate, yang memiliki nilai pasar antara Rp 487 juta hingga Rp 517 juta. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota Banggar mengenai sumber dana yang digunakan untuk pengadaan mobil tersebut.

Penggunaan Mobil Dinas yang Dipertanyakan

Kehadiran dr. Erlinda di rapat Banggar pada hari Senin, 10 Agustus 2026, mendapat sorotan tajam. Salah satu anggota, Dr. Misnan Aljawi, langsung menanyakan tentang sumber anggaran pengadaan mobil tersebut. “Apakah ini menggunakan dana dari BLUD atau APBD?” tanyanya. Dengan tegas, dr. Erlinda menjawab, “Ini berasal dari CSR.” Jawaban tersebut memicu pertanyaan lebih lanjut dari Misnan yang ingin tahu lebih dalam mengenai asal-usul dana CSR yang digunakan.

“CSR? Mohon jelaskan CSR dari mana. Apakah ini berasal dari Bank Sumut atau perusahaan lain? Ini cukup aneh jika mobil dinas untuk Direktur Rumah Sakit dibiayai CSR,” jelas Misnan dengan nada skeptis. Saat rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Banggar, H. Hamdani Syahputra, pertanyaan mengenai sumber CSR tersebut kembali diajukan. “Dari mana CSR itu, Bu?” tanyanya.

dr. Erlinda menjawab, “Dari Bank Mega Syariah.” Penjelasan mengenai penggunaan mobil dinas tersebut menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai anggaran RSUD Amri Tambunan, di mana Banggar meminta informasi lebih rinci tentang penggunaan dana APBD sebesar Rp 120 miliar yang diterima RSUD pada tahun 2025.

Permintaan Data Rinci Penggunaan Anggaran

Dalam rapat tersebut, Misnan menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran. “Kami minta data rinci mengenai penggunaan anggaran sebesar seratus dua puluh miliar itu. Tolong cetak dan sampaikan kepada kami, karena Pimpinan DPRD ingin melakukan uji petik ke lapangan,” tegasnya. Ia juga menyoroti penurunan kualitas pelayanan dan komunikasi di RSUD Amri Tambunan selama kepemimpinan dr. Erlinda.

“Saya jujur merasa bahwa pelayanan dan komunikasi di rumah sakit ini menurun drastis. Sebagai wakil rakyat, saya lebih memilih untuk mengarahkan konstituen saya ke rumah sakit swasta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Misnan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara DPRD dan pihak rumah sakit sangat penting untuk mendukung kepentingan masyarakat.

Evaluasi Sistem Kunjungan Pasien

Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah sistem kunjungan pasien. Misnan menganggap bahwa pembatasan jumlah pengunjung yang diizinkan perlu dievaluasi. “Saya merasa sistem kunjungan ini melelahkan. Saya pernah diusir oleh petugas saat menjenguk anggota saya. Kenapa harus ada batasan yang kaku? Tolong berikan sedikit toleransi,” keluhnya.

• Pembatasan jumlah pengunjung perlu dievaluasi.
• Komunikasi antara pasien dan keluarga harus dipermudah.
• Pentingnya peran anggota DPRD dalam mendukung pelayanan kesehatan.
• Penyampaian informasi mengenai sistem kunjungan yang lebih fleksibel.
• Pengalaman pribadi anggota DPRD menunjukkan perlunya perubahan.

Prioritas Penggunaan CSR

Selain mempermasalahkan penggunaan mobil dinas, Banggar juga menyoroti kebutuhan akan kendaraan untuk pelayanan masyarakat. Anggota Banggar, Zul Amri, menanyakan apakah RSUD mengajukan penambahan anggaran dalam P-APBD 2025. dr. Erlinda menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan tambahan sekitar Rp 1,5 miliar untuk pengadaan mobil donor darah.

Menanggapi hal tersebut, Hamdani mempertanyakan prioritas penggunaan CSR. “Mengapa tidak mengajukan CSR lagi kepada Bank? Seharusnya lebih baik menggunakan CSR untuk mobil donor darah yang lebih diperlukan daripada mobil dinas untuk Direktur,” ujarnya. Rapat tersebut berfokus pada pengadaan kendaraan dan penggunaan dana CSR, menuntut penjelasan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaannya.

Menunggu Penjelasan dari RSUD

Data yang disampaikan oleh pihak RSUD mengenai penggunaan anggaran tahun 2025 dinilai belum memadai. Oleh karena itu, Banggar DPRD Deli Serdang akhirnya memutuskan untuk menunda rapat. Pembahasan akan dilanjutkan setelah RSUD Amri Tambunan menyerahkan dokumen yang menjelaskan penggunaan anggaran secara rinci.

Dengan demikian, DPRD Deli Serdang masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari RSUD terkait penggunaan anggaran dan pengadaan kendaraan yang dinyatakan bersumber dari CSR Bank Mega Syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.