Pembangunan yang berkelanjutan dan adil adalah impian banyak masyarakat, terutama terkait penguasaan dan kepemilikan tanah. Reforma Agraria menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Gus Irawan Pasaribu terus berkomitmen untuk memajukan program ini dengan mendata potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 47 hektar di Kecamatan Arse. Langkah ini diharapkan dapat mendukung redistribusi tanah yang dijadwalkan pada tahun 2026/2027.
Pentingnya Reforma Agraria bagi Masyarakat
Reforma Agraria bukan hanya sekadar urusan legalitas kepemilikan tanah, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi awal Reforma Agraria yang diadakan di Aula Raja Inal Siregar, Bupati Gus Irawan menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian ini, masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berfokus pada penyelesaian masalah penguasaan tanah, terutama di kawasan hutan. Dalam konteks ini, TORA memiliki peranan penting dalam mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang memerlukannya. Dengan potensi TORA yang teridentifikasi di Kecamatan Arse, Pemkab Tapsel berharap dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Proses Pendataan dan Kolaborasi
Proses pendataan potensi TORA seluas 47 hektar akan melibatkan Badan Bank Tanah (BBT) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong penataan aset melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL) agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan proses redistribusi tanah dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
- Identifikasi lahan potensial untuk TORA
- Kolaborasi antara BBT dan GTRA
- Penataan aset melalui HPL
- Target redistribusi tanah pada tahun 2026/2027
- Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan
Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kunci Sukses
Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Bupati Gus Irawan menekankan pentingnya tidak hanya memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lahan yang mereka miliki dapat dimanfaatkan secara produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.
Selain penataan aset, Kabupaten Tapanuli Selatan juga menetapkan target untuk penataan akses bagi 200 kepala keluarga (KK). Penataan akses ini akan dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari tanah yang mereka kuasai.
Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah kondisi geografis dan administratif yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekitar 66 persen wilayah Tapsel merupakan kawasan hutan, sedangkan sisanya merupakan kawasan nonhutan. Banyak permukiman dan lahan pertanian yang secara administratif terletak di kawasan hutan, sehingga menyulitkan proses penegakan hak atas tanah.
Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan di Aula Sarasi, Bupati Gus Irawan menyatakan komitmen Pemkab Tapsel untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan untuk mengumpulkan data yang akurat sebagai bagian dari proses inventarisasi dan verifikasi tanah.
Strategi Implementasi Reforma Agraria di Sumatera Utara
Pendataan potensi TORA seluas 47 hektar di Kecamatan Arse merupakan langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Tapsel dalam menyiapkan objek untuk redistribusi tanah. Rapat koordinasi awal GTRA Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan hanya soal penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga melibatkan penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Berdasarkan sambutan Gubernur Bobby Nasution yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim GTRA Provinsi Sumatera Utara, Surya, disampaikan bahwa penyelesaian persoalan agraria memerlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Penataan aset dan akses harus berjalan seiring agar masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh dukungan dalam bentuk penguatan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemudahan akses pembiayaan.
Manfaat Jangka Panjang dari Reforma Agraria
Dengan adanya dukungan yang tepat, Reforma Agraria diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi juga dapat menjadi sumber kehidupan yang produktif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Pemkab Tapsel untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya.
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rudi Rubijaya, menjelaskan bahwa sumber TORA dapat berasal dari berbagai area, baik kawasan hutan maupun nonkawasan hutan. Ini termasuk pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan Reforma Agraria, tanah negara yang dikuasai masyarakat, tanah bekas kawasan terlantar, serta sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi awal GTRA Sumatera Utara Tahun 2026 juga ditandai dengan penyerahan laporan GTRA Provinsi Sumatera Utara dan penandatanganan berita acara oleh berbagai pihak terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses Reforma Agraria dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Tapanuli Selatan dan sekitarnya.
