Bahas RAPBD Perubahan 2026, Lima Fraksi DPRD Morowali Mendesak Efektivitas Belanja dan Pemerataan Sekolah

MOROWALI – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Morowali. Lima fraksi yang ada di lembaga legislatif ini telah mengajukan sejumlah catatan krusial terkait kebijakan belanja daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta isu lingkungan. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi daerah.

Rapat Paripurna dan Partisipasi Fraksi

Pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Morowali, Rabu (9/9/2026), kehadiran Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sinyal akan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Morowali, Moh. Ihwan Tayeb, menegaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD 2026 sangatlah vital. Hal ini diperlukan untuk menanggapi fluktuasi realisasi pendapatan, alokasi dana transfer, pemanfaatan SILPA dari tahun 2025, serta pendanaan program-program prioritas yang mendesak. Moh. Ihwan Tayeb juga meminta agar eksekutif memberikan jawaban yang konkret atas masukan-masukan dari masing-masing fraksi.

Penekanan dari Fraksi NasDem

Fraksi NasDem mengedepankan pentingnya postur anggaran yang berorientasi pada hasil (outcome-based) yang tidak hanya realistis tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Permintaan Klarifikasi dari Fraksi Gerindra

Sementara itu, Fraksi Gerindra menginginkan agar klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten tidak hanya bersifat administratif belaka. Mereka menekankan bahwa klarifikasi tersebut harus menjadi dasar untuk perbaikan alokasi anggaran dan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Pesan dari Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat juga memberikan perhatian serius terhadap RAPBD Perubahan ini. Mereka mengingatkan bahwa APBD Perubahan merupakan instrumen penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di sisa tahun anggaran. Dengan kata lain, mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan bisa bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

Desakan dari Fraksi Partai Golkar

Fraksi Partai Golkar mengimbau pemerintah daerah agar lebih adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Mereka melihat momen ini sebagai peluang untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh warga, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

Perjuangan Fraksi Perindo di Sektor Pendidikan

Fraksi Perindo menyoroti pentingnya sektor pendidikan dalam pembahasan ini. Mereka secara khusus memperjuangkan nasib 31 anak di Sambori Kepulauan yang hingga saat ini masih belum memiliki fasilitas ruang kelas yang layak. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perhatian terhadap pendidikan di daerah yang terpencil.

Kesepakatan untuk Melanjutkan Pembahasan

Walaupun berbagai fraksi memberikan catatan evaluatif dan kritik yang konstruktif, seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Morowali.

Melihat dari berbagai masukan yang disampaikan, terlihat jelas bahwa DPRD Morowali berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya formalitas. Mereka menekankan pentingnya efektivitas belanja dan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan SILPA

Pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dipandang sebelah mata. Seluruh fraksi sepakat bahwa peningkatan PAD harus menjadi salah satu fokus utama dalam RAPBD Perubahan 2026. Melalui strategi yang tepat, diharapkan PAD dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) juga menjadi sorotan. Penggunaan SILPA yang efisien dan efektif akan memberikan tambahan anggaran yang sangat diperlukan untuk berbagai program prioritas. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menyusun rencana yang matang agar SILPA tidak hanya menjadi angka di laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Isu Lingkungan dalam Kebijakan Belanja Daerah

Isu lingkungan menjadi perhatian penting dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026. Fraksi-fraksi di DPRD menyuarakan perlunya upaya perlindungan lingkungan yang lebih serius. Kebijakan belanja daerah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap proyek yang akan dibiayai. Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan di masa depan.

• Penguatan regulasi lingkungan dalam proyek pembangunan.
• Peningkatan anggaran untuk program pelestarian lingkungan.
• Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan.
• Kolaborasi dengan organisasi lingkungan hidup untuk program bersama.
• Monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dari setiap proyek.

Rencana Aksi dan Komitmen Bersama

Ke depan, komitmen dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, menjadi kunci dalam merealisasikan RAPBD Perubahan 2026. Rencana aksi yang jelas dan terukur harus disusun agar setiap program yang dianggarkan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara semua stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diambil.

Peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan juga sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kesimpulan yang Menjadi Harapan Bersama

Pembahasan RAPBD Perubahan 2026 di DPRD Morowali mencerminkan kesadaran akan pentingnya kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Lima fraksi yang ada menunjukkan komitmen untuk menciptakan anggaran yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan. Diharapkan, dengan adanya kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta partisipasi aktif masyarakat, kesejahteraan masyarakat Morowali dapat terwujud dengan lebih cepat dan merata.