Nurwayah, anggota Komisi VI DPR RI, menyoroti kesulitan yang muncul dalam proses pendaftaran daring untuk program mudik Idul Fitri 2026 yang diorganisir oleh beberapa BUMN. Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Sulawesi Selatan, dari 6-9 Maret 2026, Nurwayah mengangkat isu ini, menekankan pentingnya peningkatan penyebaran informasi dan juga peningkatan sosialisasi terkait program ini.
Kendala Pendaftaran Mudik Online BUMN
Nurwayah melihat program mudik online yang diselenggarakan BUMN sebagai langkah yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun, dia menilai bahwa penyebaran informasi mengenai pendaftaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara lebih luas.
“Kendala yang ada dalam proses pendaftaran online ini telah menjadi fokus kami. Kami perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui dan mampu mengakses program mudik ini,” ujar Nurwayah.
Perlunya Perencanaan Program Mudik yang Lebih Awal
Sebagai seorang legislator dari Partai Demokrat, Nurwayah berpendapat bahwa perencanaan program mudik sebaiknya dilakukan jauh hari sebelumnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki cukup waktu untuk mendaftar dan mempersiapkan perjalanan mereka.
Sinergi Antar-BUMN dalam Program Mudik
Nurwayah juga menekankan pentingnya sinergi antara BUMN, terutama dalam sektor transportasi, untuk memastikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama masa mudik. Dengan koordinasi yang saat ini berada di bawah Danantara, diharapkan BUMN dapat bekerja lebih solid dalam melayani transportasi masyarakat.
“Harusnya dapat lebih bersinergi, sehingga masyarakat yang ingin mudik, baik melalui program gratis, subsidi, maupun reguler, dapat terlayani dengan baik. Fasilitasnya juga harus semakin banyak dan semakin baik,” tutupnya.
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VI DPR RI bertemu dengan sejumlah mitra kerja, seperti Kementerian BUMN, PT DAM, PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink, PT Pelita Air, serta PT Angkasa Pura Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka membahas kesiapan transportasi menjelang arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
